JAKARTA, STRATEGIMILITER.id – Menghadapi kompleksitas ancaman perang modern yang bersifat asimetris dan hibrida, prasyarat dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lagi semata-mata bertumpu pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Diperlukan reorientasi taktis yang menempatkan kebudayaan asli sebagai instrumen daya tangkal non-militer (soft power) yang kokoh guna membentengi identitas dan ideologi bangsa dari infiltrasi asing.
Pendekatan kultural ini sejalan dengan doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep tersebut menegaskan bahwa pertahanan negara melibatkan seluruh komponen bangsa, di mana kebudayaan berfungsi sebagai kompas ideologis dan perekat kohesi sosial yang memelihara kemanunggalan antara TNI dan rakyat.
Transformasi Budaya Menjadi Benteng Asimetris
Dalam konstelasi geopolitik kontemporer, ancaman non-fisik—seperti perang psikologis, disinformasi, dan pelemahan karakter generasi muda—sering kali menjadi pembuka jalan bagi disintegrasi suatu bangsa. Dalam konteks pertahanan strategis, pendekatan budaya dapat diimplementasikan ke dalam tiga pilar operasional:
Ketahanan Ideologi Berbasis kearifan Lokal: Mengaktualisasikan kembali nilai-nilai tradisi kemasyarakatan, seperti gotong royong dan musyawarah, sebagai penangkal radikalisme serta ideologi transnasional yang tidak selaras dengan falsafah Pancasila.
Diplomasi Pertahanan Kultural: Memanfaatkan kekayaan seni, bahasa, dan nilai filosofis asli Nusantara sebagai instrumen diplomasi di kancah internasional. Kekuatan budaya yang disegani secara global secara tidak langsung akan meningkatkan posisi tawar (bargaining power) geopolitik pertahanan Indonesia.
Penguatan Karakter Bela Negara Regional: Membina komunitas masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau terluar dengan memperkokoh identitas budaya mereka. Wilayah yang memiliki akar budaya nasional yang kuat akan lebih sulit dipenetrasi oleh kepentingan asing, sekaligus menjadi jaring intelijen terdepan berbasis komunitas.
Kemanunggalan Strategis TNI dan Rakyat
Langkah operasional yang telah ditunjukkan oleh komando kewilayahan TNI—melalui pembinaan teritorial (binter) dan peran aktif Bintara Pembina Desa (Babinsa) maupun Bintara Potensi Maritim (Babinpotmar) yang menghormati hukum adat setempat—merupakan bentuk konkret aplikasi pertahanan berbasis kultural. Penghormatan terhadap pranata sosial lokal terbukti mampu meredam potensi konflik horizontal dan memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.
Pada akhirnya, menjaga kedaulatan negara melalui pendekatan budaya merupakan manifestasi dari ketegasan sikap bangsa yang adaptif terhadap zaman tanpa harus kehilangan jati diri. Melalui sinergi komprehensif antara kekuatan militer profesional dan benteng kebudayaan yang mengakar di sektor riil, NKRI akan memiliki daya tangkal multidimensional yang tangguh dalam menghadapi setiap dinamika ancaman global.
[Jagad N]
